Network
Indonesains - Di beberapa bagian dokumen rahasia yang dideklasifikasikan Amerika menyebutkan, bahwa pemberangusan PKI yang menjadi awal tragedi pembunuhan masal tersebut diperintahkan oleh Suharto. Suharto adalah jenderal yang dalam beberapa bulan merebut kekuasaan dan kemudian memerintah Indonesia lebih dari tiga dekade.
Dokumen tersebut menerangkan peran pentingnya dalam melakukan pembantaian oleh kelompok muslim yang sekarang ini merupakan organisasi muslim terbesar di Indonesia, yakni Nahdatul Ulama, sayap muda Ansor dan Muhamadiyah.
Pada tanggal 21 Desember 1965, kawat dari sekretaris pertama kedutaan Marry Vance Trent ke Departemen Luar Neger menyebut peristiwa tersebut sebagai peralihan luar biasa yang terjadi hanya dalam 10 minggu. Termasuk perkiraan bahwa 100.000 orang telah dibantai.
Di Bali sendiri, sekitar 10.000 orang terbunuh pada pertengahan Desember, termasuk orang tua dan sanak keluarga jauh dari Gubernur pro-komunis, dan pembantaian berlanjut, kata kawat tersebut. Dua bulan kemudian, kawat kedutaan lain menyebutkan bahwa pembunuhan di Bali telah mencapai 80.000 orang.
Dalam salah satu kawat, bagian yang diungkap pada tahun 2001, kedutaan AS mengaku tidak tahu secara persis jumlah korban tragedi 1965, 100.000 atau 1 juta. Pemerintah Indonesia pun tidak mengetahui secara pasti.
Pengungkapan dokumen tersebut bertepatan dengan munculnya kembali retorita anti-komunis di Indonesia, di mana komunisme tetap menjadi momok mengerikan bagi kaum konservatif, meskipun runtuhnya Uni Soviet hampir tiga dekade yang lalu dan China yang mulai terbuka terhadap kapitalisme global.
Pembahasan periode 1965-66 yang berangkat dari catatan yang dibuat pada era Soeharto yang sebagian dianggap fiktif tentang pemberontakan PKI tersebut. Simposium penting yang mempertemukan korban selamat dari pertumpahan darah tahun 1965 dan pemerintah, sebelumnya memicu reaksi keras.
Bahkan sekelompok orang anti-komunis menggeruduk sebuah pertemuan di Jakarta yang merencanakan membahas tragedi 1965 tersebut.
"Pembunuhan massal tahun 1965-66 termasuk diantara kejahatan terburuk di dunia terhadap kemanusiaan dan catatan gelap sebuah negara," kata Veronica koman, seorang pengacara hak asasi manusia di Indonesia.
